Terbitkan Inpres untuk Penghematan Anggaran
JAKARTA - Rencana DPR memiliki gedung baru tampaknya harus diurungkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan pembangunan gedung dan bangunan atau fasilitas pemerintah serta lembaga negara yang memakan biaya besar agar ditinjau ulang.
Instruksi diberikan setelah melakukan pengecekan rencana pembangunan gedung dan fasilitas yang tidak memenuhi ketentuan. "Dalam bahasa saya tidak memenuhi standar kepatutan, agar ditunda dulu untuk dilakukan revisi penyesuaian bahkan barangkali kalau memang tidak sangat diperlukan bisa ditunda dan dibatalkan," kata SBY usai rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin (7/4).
Ratas yang diikuti Wapres Boediono dan tiga menteri koordinator, itu mengagendakan langkah-langkah optimasi dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Ikut juga dalam ratas antara lain Menteri PU Djoko Kirmanto, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Wakil Menkeu Anny Ratnawati.
Dalam catatan SBY, untuk tahun 2011 terdapat sembilan lembaga yang merencanakan pembangunan gedung dan fasilitas dengan biaya lebih dari Rp 100 miliar. Secara berurutan adalah DPR, MA, Kemenkeu, DPD, BPK, Kejaksaan Agung, BPS, Kemendiknas, dan KPPU. Urutan kesepuluh ditempati Kemenkes dengan biaya Rp 81 miliar. "Ini untuk 2011 saja. Ada yang multiyears, berarti tiap tahun diperlukan anggaran," ungkap SBY.
Dia memahami urgensi pembangunan gedung tersebut. "Namun demikian dengan semangat optimasi dan efisiensi, saya persilakan untuk dilihat sekali lagi, apakah masih ada yang bisa diefisienkan," katanya.
Menurut SBY, pembatasan pembangunan, seperti gedung kantor dan rumah dinas baik di pusat dan daerah, menjadi bagian langkah penertiban, optimasi dan efisiensi anggaran. Pembangunan tersebut dimungkinkan jika sangat diperlukan. Selain itu, besaran luas dan fasilitasnya diseuaikan kebutuhan.
"Tidak boleh yang tidak diperlukan dibangun dan diada-adakan," tegasnya. Dengan begitu, anggaran bisa dihemat. "Sehingga tidak ada kenyataan bahwa gedung atau wisma itu terkesan berlebihan bahkan mewah," sambung SBY.
Dia menuturkan, masih melihat di pusat dan beberapa daerah, wisma dan rumah dinas yang dinilai berlebihan. Sementara di sekelilingnya prasarana publik justru kurang, seperti air bersih, fasilitas jalan, puskesmas, dan prasarana pendidikan. Begitu juga dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi. "Ini yang mesti kita koreksi dan tidak boleh terjadi di masa depan," katanya.
SBY mengungkapkan, pemerintah telah memiliki peraturan yang dikeluarkan kementerian PU dan Kemendagri tentang standar bangunan dan gedung perkantoran agar tepat, tidak melebihi kepatutan, dan sesuai dengan anggaran negara. Sesuai dengan saran para menteri, Permen tersebut akan ditingkatkan menjadi Perpres. "Dengan demikian lebih mengikat lagi kepada semua pengguna keuangan dan pengelola anggaran," ujarnya.
Terkait dengan langkah efisiensi anggaran itu, kata SBY, pihaknya telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 7/2011 yang ditandatangani 15 Maret 2011. Isinya, instruksi kepada jajaran pemerintahan untuk melaksanakan penghematan anggaran minimal 10 persen pada tahun berjalan ini. Salah satunya dengan mengurangi overhead cost atau biaya administrasi dan digunakan untuk memperbesar pos belanja modal.
Secara kongrit, penghematan itu antara lain dilakukan dengan membatasi perjalanan dinas, penyelenggaraan workshop atau seminar. SBY mengaku mendapat informasi, ada perjalanan dinas sebuah lembaga yang memakan waktu lebih dari 50 persen dari hari kerja yang dimiliki.
"Persoalannya apakah harus sesering itu dan berapa besar biayanya," katanya lantas menyebut informasi tersebut perlu diklarifikasi. Langkah penghematan lain adalah dengan membatasai pengadaan kendaraan-kendaraan dinas. "Kalau memang tidak diperlukan, mengapa harus diadakan kendaraan dinas," katanya.
SBY mengungkapkan, atas Inpres tersebut, dalam APBN tahun berjalan 2011 ini, tercatat dilakukan penghematan sebanyak Rp 16,8 triliun. Menurutnya, Rp 16,8 triliun akan dialirkan untuk keperluan lain, seperti pembangunan infrastruktur, pos-pos yang lebih produktif, atau menambah anggaran program pengurangan kemiskinan. Sebagian juga menjadi dana cadangan untuk antisipasi gejolak harga minyak bumi dan pangan pada tingkat dunia.
Terpisah, Mendagri Gamawan Fauzi langsung menanggapi instruksi presiden. Saat di temui di kantornya kemarin, Gamawan mengatakan pihaknya akan segera mengingatkan para gubernur untuk mengevaluasi APBD di kota/kabupaten. Terutama APBD yang digunakan untuk membangun gedung-gedung pemerintahan daerah.
"Yang mengevaluasi bupati dan walikota kan Gubernur. Jadi saya akan ingatkan agar kepala daerah betul-betul menaati Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri," kata Gamawan. (fal/kuh/wan)
